Kuota Sekolah Gratis dan Beasiswa 2026 di Kalteng Ditentukan Berbasis Data
WWW.LIPUTANKALTENG.ID – PALANGKA RAYA || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan penentuan kuota sekolah gratis dan bantuan pendidikan tahun 2026 akan dilakukan secara terukur dan berbasis data. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Reza Prabowo, sejalan dengan pernyataan Gubernur Kalteng yang sebelumnya disampaikan di berbagai media.
Reza menjelaskan, penentuan kuota akan mengacu pada jumlah lulusan setiap tahun di Kalimantan Tengah. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menghitung rasio antara jumlah calon penerima bantuan dengan daya tampung program sekolah gratis yang tersedia.
Menurutnya, kuota penerima bantuan tidak ditetapkan secara sembarangan. Seluruh perhitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan agar program bantuan pendidikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Jika melihat kondisi saat ini, dari total kuota sekitar 10 ribu penerima, baru terisi sekitar 3.060 orang. Ini cukup ironis, karena di sisi lain masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan pendidikan,” ujar Reza saat diwawancarai awak media di Halaman SMAN 3 Palangka Raya.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan adalah persoalan data. Para penerima beasiswa saat ini harus melalui proses profiling yang ketat untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga benar-benar sesuai dengan kriteria penerima.
Salah satu indikator yang digunakan adalah “Aladin”, yakni penilaian terhadap kondisi atap, lantai, dan dinding rumah. Indikator tersebut dipakai untuk melihat secara langsung tingkat kelayakan calon penerima bantuan pendidikan.
Meski demikian, Reza mengakui masih terdapat warga yang secara nyata tidak mampu, namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun DTSEN. Untuk menyikapi kondisi tersebut, pihaknya telah meminta arahan langsung kepada Gubernur Kalteng.
Ia menegaskan, kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah sangat berpihak kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap diupayakan memperoleh akses, meskipun belum tercatat dalam sistem data resmi.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh kebijakan Bapak Gubernur, karena beasiswa dan sekolah gratis ini memang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Selain bantuan pendidikan, pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa perlengkapan sekolah gratis. Namun, pendistribusian perlengkapan tersebut masih menunggu proses pemeriksaan kualitas atau quality control (QC).
“Saat ini perlengkapan sudah berada di sekolah-sekolah dan sedang dicek satu per satu oleh tim untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai standar,” jelas Reza.
Ia menekankan bahwa kualitas bahan menjadi perhatian utama pemerintah. Bahkan, dirinya mengaku turut mencoba langsung pakaian sekolah tersebut guna memastikan kenyamanan bagi siswa.
“Kalau dipakai orang dewasa saja terasa panas atau tidak nyaman, tentu tidak layak untuk anak-anak. Karena itu, kami mencari bahan yang sejuk dan nyaman,” katanya.
Reza menambahkan, pendistribusian perlengkapan sekolah direncanakan setelah libur Tahun Baru, agar seluruh proses pemeriksaan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan mempercayakan proses tersebut kepada mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh langkah yang diambil bertujuan agar program pendidikan gratis benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di Kalimantan Tengah.
(Muel)
