Pemprov Kalteng Rilis Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025

WWW.LIPUTANKALTENG.ID – PALANGKA RAYA || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rilis penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (31/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, terhitung sejak 20 Februari hingga 31 Desember 2025, telah dilalui dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

“Meski Tahun 2025 penuh dinamika, khususnya adanya efisiensi anggaran dari Rp10,5 triliun yang turun menjadi Rp8,35 triliun, namun berbagai capaian kinerja positif mampu diraih. Hal ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, perbankan, dunia usaha, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Ia menegaskan bahwa Tahun 2025 menjadi fondasi awal pembangunan daerah, di mana sejumlah perubahan mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut bukanlah akhir dari perjalanan pembangunan Kalimantan Tengah.

“Ke depan, tantangan pembangunan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Upaya tersebut, lanjut Gubernur, diarahkan untuk mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin optimal, merata, dan berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan komitmen Kalimantan Tengah untuk terus melangkah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan daerah, menurutnya, berpijak pada nilai kemanusiaan, berakar pada kearifan lokal, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyatakan dukungan penuh terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

“Berlandaskan filosofi Manggatang Utus, kami bertekad mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Gubernur.

Gubernur turut mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk terus bergotong royong mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat sebagai bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga memaparkan kondisi fiskal daerah. Dari APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,3 triliun, belanja langsung atau operasional hanya sebesar Rp1,6 triliun, lebih rendah dibandingkan belanja operasional Tahun 2015 yang mencapai Rp1,9 triliun. Jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat itu, angka tersebut dinilai jauh lebih kecil.

“Namun demikian, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Sekda Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa forum rilis tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun 2025.

Informasi yang disampaikan mencakup sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk keterpaduannya dengan aspek pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi, serta kondisi makro daerah.

“Forum ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai sarana komunikasi strategis antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” tutur Leonard.