Pemprov Kalteng Gelar FKK Reformasi Birokrasi Dan Percepatan Penerapan SPBE
PALANGKA RAYA – www.liputankalteng.id || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan Forkopimda Sekretariat Daerah se-Kalteng secara resmi menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 yang digelar di Aula Jayang Tingang, di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa [16/05/2023].
Dalam Sambutan Gubernur H. Sugianto Sabran yang dibacakan oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, yakni beliau sangat mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 (tiga) Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 (dua puluh lim) Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaannya dipertajam melalui Reformasi Birokrasi Tematik, agar kinerja birokrasi secara kolaboratif memberi dampak lebih besar ke masyarakat.
“Kita semua tentu sepakat, Reformasi Birokrasi adalah sebuah keharusan, untuk mewujudkan good and clean governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga memacu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima dan profesional serta bersih dari praktik KKN,” ucap Wagub.
Selian itu juga dipaparkan bahwa fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“SPBE menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia berbasis digital, yang mampu menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” tuturnya.
Maka daripada itu, untuk mewujudkan percepatan penerapan SPBE di Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur berharap semua instansi dan stakeholders terkait mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, bersama – sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi.
“Hal tersebut tentunya menjadi wujud komitmen dan tekad kita bersama, untuk mendukung dan melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan SPBE pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Kota se-Kalimantan Tengah. Tujuannya hanya satu, untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Adapun pada satu sesi dalam acara tersebut, dilakukan Penandatanganan Butir – Butir Pernyataan Komitmen Bersama antara Wakil Gubernur Kalteng dan Bupati dan Wali Kota di 14 (empat belas) Kabupaten, Kota se-Kalteng.
Butir-butir pernyataan tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah yang berisi komitmen dan kesanggupan untuk melakukan perbaikan serta pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat, melalui percepatan penerapan keterpaduan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
( Samuel )
