Rehabilitasi Toilet Senilai Rp.1,6 Miliar Dinas Pendidikan Kalteng Diaudit Inspektorat
WWW.LIPUTANKALTENG.ID ll PALANGKA RAYA ll Senin (16/11/2026), Penggunaan anggaran rehabilitasi toilet di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pagu sekitar Rp,1,6 miliar kini menjadi perhatian. Pasalnya, berdasarkan surat jawaban klarifikasi resmi Dinas Pendidikan Kalteng tertanggal 16 November 2026, kegiatan tersebut saat ini sedang dalam proses audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam surat bernomor 700.1.2/6333/DISDIK.SET.01/XI/2026 tersebut, Dinas Pendidikan memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi terkait rehabilitasi toilet empat ruangan gedung kantor yang sebelumnya disampaikan Redaksi LiputanKalteng.id melalui surat tertanggal 3 November 2026.
Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan empat unit WC / toilet tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
Namun, terdapat penegasan penting dalam surat tersebut. Angka Rp.1,6 miliar yang menjadi perhatian publik disebut merupakan nilai pagu anggaran, bukan nilai kontrak pekerjaan.
Dinas Pendidikan juga menyebutkan total anggaran berdasarkan rincian kegiatan sebesar Rp.1.596.000.000.
Adapun lokasi rehabilitasi meliputi Gedung Bidang SKH, Gedung Bidang Program, Gedung Bidang SMK, dan Gedung Bidang BTIKP. Masing – masing lokasi disebut mencakup fasilitas toilet perempuan dan laki – laki.
Audit Inspektorat Jadi Perhatian
Hal yang cukup menarik dalam jawaban tersebut adalah pengakuan Dinas Pendidikan bahwa pekerjaan rehabilitasi toilet itu saat ini sedang dalam proses audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemeriksaan disebut mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, progres fisik, serta kelengkapan administrasi pembayaran.
Dinas Pendidikan juga menyebutkan pihak – pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses tersebut, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim teknis / pengawas, serta pejabat terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penggunaan anggaran publik dengan nilai miliaran rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan di lapangan.
Konsultan dan Mekanisme Pengadaan Diungkap
Dalam klarifikasinya, Dinas Pendidikan menyebut AGU SURYANO, ST / CV Borneo Tehnik Utama sebagai konsultan perencana.
Sementara itu, JOKO TRI SUSILO / CV Megah Jaya Consultant disebut sebagai pihak pengawas pekerjaan.
Untuk proses pemilihan penyedia jasa, Dinas Pendidikan menerangkan bahwa mekanisme pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing dengan mengacu pada nilai paket, karakteristik pekerjaan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Adapun pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) meliputi pekerjaan persiapan dan pengadaan alat SMKK, pembongkaran, pemasangan dan finishing toilet, plafon, sanitari, aksesori toilet, pintu, elektrikal, hingga pekerjaan mekanikal dan plumbing.
Publik Berhak Mengetahui Rincian Penggunaan Anggaran
Meskipun telah memberikan jawaban klarifikasi, sejumlah informasi teknis masih penting untuk dicermati lebih lanjut, khususnya rincian nilai anggaran masing – masing lokasi, nilai kontrak sebenarnya, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan fisik terhadap bangunan yang telah direhabilitasi.
Dinas Pendidikan menyatakan rincian RAB dapat dilihat berdasarkan dokumen perencanaan teknis dan akan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Dengan adanya proses audit Inspektorat, masyarakat tentu berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian antara anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta kondisi hasil rehabilitasi di lapangan.
Sebab, anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang penggunaannya wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil audit nantinya diharapkan mampu memberikan kejelasan kepada publik mengenai pelaksanaan rehabilitasi toilet empat gedung kantor tersebut, sekaligus memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
( tim / red )










