DPRD Kabupaten Pesawaran Gelar Audensi Bersama Perwakilan Guru Honor se-Kabupaten Pesawaran

WWW.LIPUTANKALTENG.ID – PESAWARAN || DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar Audensi dengan perwakilan Guru Honor sekabupaten Pesawaran di dampingi kuasa Hukum Dr (can) Nurul Hidayah, terkait membahas insentif guru honorer yang tertunda pembayarannya hingga lima bulan, yang dilaksanakan di ruang rapat kerja ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Rabu (08/01/2025).

Kegiatan Audensi ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian, dan wakil Ketua satu DPRD Pesawaran, M Nasir, serta ketua Komisi IV (empat) DPRD Pesawaran Aldi, yang agendanya adalah diskusi dan mendengarkan keluhan perwakilan dari Guru Honor karena belum terbayarkannya insentif selama empat bulan.

Sambutan Ketua DPRD Pesawaran Riko Zulian, memberikan apresiasi dan suport kepada para guru honor yang masih berdilema karena Hak insentifnya yang hingga kini belum terbayarkan.

“DPRD Pesawaran merupakan tempat aspirasi masyarakat, sudah pasti akan memperjuangkan Hak para Guru Honor,” Kata Ketua DPRD Pesawaran

Ditempat yang sama wakil ketua satu DPRD Pesawaran M Nasir menerangkan bahwa mengenai insentif para Guru Honor Pesawaran yang pembayarannya tertunda hingga empat Bulan tersebut kini sudah dianggarkan melalui APBD Pesawaran 2025

“Tertundanya insentif ribuan guru honor di Pesawaran, pemerintah kabupaten Pesawaran dan DPRD Pesawaran telah membahas dan menganggarkan melalui APBD Pesawaran 2025 untuk 14 bulan insentif yang akan segera di realisasikan, dan sisanya akan di di upayakan di Perubahan,” Jelasnya

Siti Rivngatin, perwakilan Guru Honor mengungkapkan rasa syukur dengan adanya titik terang mengenai insentif guru honor yang tertunda.

Pembayaran insentif guru honorer di pungut iuran sebesar 25.000 ribu rupiah lewat PGHM dan FTHSNI sebesar 20.000 ribu rupiah di setiap bulannya, menjadi pertanyaan ribuan guru honor di Kabupaten Pesawaran.

“Saya mewakili para guru honor Pesawaran, juga mempertanyakan peruntukan potongan dari insentif per bulan senilai 20, (dua puluh) hingga 25, (dua puluh lima) ribu rupiah oleh pengurus,” Ungkapnya

Selain pembahasan soal Insentif guru honor yang tertunda, diskusi di lanjutkan dengan pembahasan soal terblokirnya ribuan pemilik jaminan kesehatan BPJS di kabupaten Pesawaran yang di jelaskan oleh ketua komisi empat Aldi bahwa persoalan banyak nya kartu BPJS yang non aktif masih di telusuri.

“Perlu diketahui BPJS ada tiga macam yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Nanti kita akan cek satu persatu BPJS yang tidak aktif, apakah itu BPJS dari APBN atau dari Provinsi dan Kabupaten, ini yang masih simpang siur, selain adanya pengurangan kurang lebih ribuan BPJS, di duga ada permainan dalam kepengurusan BPJS, tapi di tegaskan untuk BPJS kabupaten aman, ” Jelasnya

Di akhir Audensi ketua DPRD Pesawaran menyimpulkan bahwa pihak DPRD Kabupaten pesawaran, akan memanggil semua instansi yang terkait di bidang pendidikan seperti Kadis pendidikan, Ketua PGHM Pesawaran serta seluruh ketua kecamatan, begitu juga soal BPJS yang non aktif.

“Biar persoalan ini cepat tuntas Kami secepatnya akan menggelar hering,” tutup Achmad Rico Julian.

( Muzanni )

Related Articles

Back to top button