Biro PBJ Setda Provinsi Kalteng Gelar Rakor Pengadaan Barang/Jasa Se- Kalteng
WWW.LIPUTANKALTENG.ID -PALANGKA RAYA || Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa yang digelar di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (21/11/2024).
Dalam sambutan yang dibacakannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suharno, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng menegaskan pentingnya peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengadaan di pemerintahan. Ia menyebut UKPBJ memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan di pemerintahan, UKPBJ memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujar Suharno.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam proses pengadaan barang/jasa. Menurutnya, transformasi digital sudah menjadi keharusan di era modern untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan.
“Melalui implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) dan e-purchasing, kita dapat mengurangi potensi penyimpangan, mempercepat proses, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Suharno juga menyoroti pentingnya kematangan UKPBJ untuk mendukung transformasi digital tersebut. Ia menyebut, kematangan UKPBJ harus mencakup penguatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, dan penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pengadaan.
Ia menambahkan, katalog elektronik yang awalnya hanya berfokus pada pengadaan barang kini telah berevolusi mencakup jasa, termasuk di sektor konstruksi. “Katalog ini dirancang untuk mempermudah pencarian dan seleksi penyedia barang dan jasa, serta memberikan berbagai pilihan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna sistem pengadaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ Setda Provinsi Kalteng, Rudiarto, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar UKPBJ. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan, serta mencari solusi yang efektif.
“Rakor ini juga memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai regulasi, peningkatan kompetensi SDM, peran LPSE, dan praktik terbaik e-purchasing untuk pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Tengah, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di wilayah tersebut.
(Muel)
